Promo Pena

Soal Larangan Meliput Debat Cakada di Muna, Ini Kata Ketua PWI Sultra

PENASULTRA.ID, MUNA – Larangan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muna terhadap wartawan untuk melakukan tugas peliputan pada debat kandidat pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Muna yang digelar di Gedung Galampano Kantolalo, Raha, Kamis 5 November 2020 “kebiri” kemerdekaan pers.

KPU Muna selaku panitia sebelumnya telah memberikan kartu tanda pengenal (ID card) khusus kepada sejumlah wartawan untuk melakukan peliputan di acara debat tersebut.

Namun, faktanya para awak media hanya diberi waktu untuk mengambil gambar (foto), setelah itu kembali digiring keluar dari ruang debat.

Sehingga selama debat, para pewarta hanya menunggu di luar ruangan tanpa melihat maupun mendengarkan secara langsung proses debat tersebut. Akibatnya, tugas pers untuk menyampaikan informasi terkait jalannya debat ke publik tak terpenuhi.

Menanggapi hal itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Tenggara (Sultra), Sarjono mengatakan, perlakuan larangan penyelenggara terhadap rekan-rekan media di Muna untuk meliput sangatlah ironis.

“Sudah diberikan ID card lantas tidak diperkenankan untuk masuk meliput, itu ironis,” kata Sarjono melalui telepon genggamnya, Kamis 5 November 2020.

Menurut Wartawan LKBN Antara ini, kalangan pers sebetulnya paham akan kondisi pendemi Covid-19 yang melarang adanya perkumpulan (jaga jarak).

Namun, ia berharap ada komunikasi agar melahirkan solusi, sehingga baik penyelenggara maupun wartawan bisa menjalankan tugas dengan baik, memahami, sehingga semua bisa terhindar dari ancaman virus mematikan tersebut.

“Katakanlah, tidak boleh dalam jumlah banyak, tetapi kan ada solusinya seperti masuknya bergantian, saya kira itu juga bagian dari solusi,” terang Sarjono.

Mantan Ketua Seksi Wartawan dan Olahraga (SIWO) PWI Sultra periode 2010-2015 ini mengungkapkan, pewarta dalam bekerja dilindungi dan diatur oleh konsitusi Undang-Undang (UU) Pers nomor 40 tahun 1999.

Dimana dalam pasal 2 UU Pers jelas menyebutkan, kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum.

Kemerdekaan pers, kata Sarjono, juga diatur pada pasal 4 ayat (2) yang berbunyi, terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.

“Dan ayat 3, untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Kemudian pada pasal 8 menyebutkan, dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum,” bebernya.

Sementara terkait ketentuan pidana, tambah Sarjono, terdapat pada pasal 18 yang menyatakan setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun.

“Atau denda paling banyak Rp500 juta. Saya kira itu jelas,” pungkas Sarjono.

Penulis: Sudirman Behima
Editor: Yeni Marinda

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.