Promo Pena

Bawaslu Diminta Pantau Pertemuan Camat, Kades dan Lurah di Rupri Ridwan Bae

PENASULTRA.ID, MUNA – Surat Pemerintah Kabupaten Muna Nomor 621.27/477/DPKP/2020 yang ditandatangani oleh Asisten I Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna LM. Ruslan atas nama Pjs. Sekda Muna perihal undangan kepada seluruh camat, kades dan lurah se kabupaten Muna menuai kontroversi di kalangan masyarakat Bumi Sowite.

Promo Pena

Pasalnya, undangan dalam rangka kunjungan kerja (Kunker) Ridwan Bae selaku Wakil Ketua Komisi V DPR RI tersebut di tempatkan di rumah pribadi (Rupri) Ridwan Bae dan dijadwalkan diluar hari serta diluar jam kerja, Minggu 1 November 2020 Pukul 19.30 Wita.

Juru bicara (Jubir) Paslon RaPi, Wahidin Kusuma Putra menuding bahwa pertemuan tersebut terindikasi akan membahas agenda politik dan kepentingan petahana di Pilkada Muna nanti.

“Kalau agendanya Kunker, mestinya diterima di hari kerja dan Pemkab harus menjadi tuan rumah. Kalau pertemuannya di rumah pribadi Ridwan Bae artinya bukan Ridwan Bae yang Kunker tapi Pemkab yang mengunjungi, Inikan lucu,” kata Wahidin Kusuma Putra, Minggu 1 November 2020.

“Saya minta Ridwan Bae untuk berhenti menggunakan statusnya dan menggiring Pemkab dan jajarannya untuk terlibat dalam politik Praktis Pilkada Muna. Sekarang ini bukan lagi jaman masyarakat Muna bisa dibodohi. Kalau mau Kunker lakukan sesuai aturan. Masa dia mau Kunjungan Kerja di rumah pribadinya sendiri,” timpalnya.

Pena Maulid

Wahidin menyesalkan sikap Pemkab Muna yang semakin tidak terkontrol dalam menjaga netralitas ASN di Pilkada serentak di Muna.

Terlebih lagi soal pertemuan itu, sambungnya, sangat jelas bahwa itu adalah upaya untuk menggiring struktur pemerintahan agar terlibat aktif memenangkan petahana di Pilkada Muna dengan memanfaatkan program aspirasi Ridwan Bae yakni program BSPS. Selain menjaga netralitas, Pemkab Muna juga mestinya menjaga martabatnya.

“Ini indikasi bahwa pertemuan tersebut adalah pertemuan konsolidasi pemenangan calon bupati, hanya saja mereka mau bungkus seolah agendanya Kunker Ridwan dalam rangka penyerapan aspirasi terkait program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Kenapa ditempatkan di rupri Ridwan Bae, mungkin agar isi pertemuan mereka tidak bocor ke luar,” ulasnya.

Untuk itu, Wahidin meminta agar Bawaslu Kabupaten Muna mengawasi secara langsung jalannya pertemuan para Camat, Kades dan Lurah di Rupri Ridwan Bae tersebut.

“Saya juga ingin berpesan pada Ridwan Bae, agar tidak memanfaatkan program-program aspirasinya untuk menggiring masyarakat agar memilih Paslon tertentu di Pilkada Muna. Program Aspirasi itu kewajiban Ridwan Bae, jangan jadikan itu sebagai alat untuk menutupi kekurangan-kekurangan petahana selama 4 tahun ini menjadi Bupati Muna. Masyarakat Muna sudah cerdas, tidak akan mau lagi menerima cara-cara pembodohan seperti itu,” jelasnya.

Penulis: Sudirman Behima
Editor: Bas

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.