Promo Pena

Dewan Sebut Psikotes di SKB CPNS Muna 2020 Ilegal

PENASULTRA.ID, MUNA – Beberapa waktu lalu, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muna bersama Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait tambahan psikotes di
Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPSN Muna 2020.

Dimana pihak BKPSDM Muna mengusulkan psikotes dilaksanakan selama tiga hari, yakni dimulai 9 hingga 12 Oktober 2020 mendatang.

Menindaklanjuti RDP tersebut, DPRD Muna mengadakan inspeksi mendadak (Sidak) di lokasi tes SKB CPNS dilaksanakan.

Pada sidak yang dipimpin oleh Sekretaris Komisi I DPRD Muna, Moh Iksanuddin Makmun dan Wakil Ketua DPRD Muna, Cahwan tersebut ditemukan beberapa kejanggalan dalam pelaksanaan tambahan psikotes.

Moh Iksanuddin mengatakan,, tambahan psikotes ternyata tidak masuk atau tidak terintegrasi dengan sistem Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).

Hal ini berbanding terbalik dengan pernyataan Kepala BKPSDM Muna, Sukarman Loke yang sebelumnya menyebut tes tersebut telah masuk dalam sistem dan atas persetujuan Panselnas.

“Surat tugas panitia dari BAKN pusat hanya sampai tanggal 8 Oktober 2020, berarti memang psikotes ini tidak diketahui Panselnas. Karena kalau diketahui otomatis surat tugas tersebut akan berakhir sesuai dengan jadwal tambahan tes psiko,” kata Iksanuddin, Kamis 8 Oktober 2020.

Menurut Politisi Partai Gerindra Muna ini, petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) psikotes belum ada. Hal tersebut terungkap pada saat dirinya menanyakan kepada koordinator panitia pelaksana yang juga salah satu Kabid di BKPSDM Muna.

“Waktu rekapitulasi nilai se-Indonesia yang dilakukan Panselnas tanggal 18 Oktober 2020. Tapi nilai terkumpul sebelum tanggal tersebut. Dan nilai tambahan psiko tidak masuk tambahan nilai sistem dalam Panselnas, hal itu membuat tidak ada hubungannya antara nilai SKD, SKB dan tambahan tes psiko,” terang Iksan.

Dari beberapa temuan pada sidak itu, maka Iksan menyimpulkan, adanya tambahan psikotes tidak resmi alias Ilegal. Dimana sejak awal Iksan menentang dan bersuara keras untuk menghentikan tambahan tes Psiko ini.

Senada, Cahwan mengatakan, ruang untuk pelaksanaan psikotes dipastikan tidak ada. Untuk itu ia mengimbau para peserta yang telah memiliki nilai tertinggi agar tidak risau dengan tambahan psikotes.

Politisi Partai Demokrat itu meminta Kepala BKPSDM Muna tidak lagi berkomentar terkait akan diadakan psikotes, agar tidak membuat kegaduhan informasi di tengah-tengah masyarakat.

Sebab, rangkaian pelaksanaan tes CPSN di Muna sudah berakhir bersamaan dengan selesainya SKB dan tidak akan ada tambahan tes lainnya baik tes psiko maupun wawancara.

“Kalau adaz itu Ilegal dan meminta peserta tes tidak menghadiri karena tidak di ketahui Panselnas. Dari awal masuk sebagai peserta, registrasi sampai pelaksanaan SKB sudah rapih dan telah mengikuti protokol kesehatan dalam pencegahan Wabah Covid-19,” tutup Cahwan.

Penulis: Sudirman Behima
Editor: Yeni Marinda

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.