Promo Pena

Marak Pemecatan Sejumlah Tenaga Honorer di Muna, Dewan Angkat Bicara

PENASULTRA.ID, MUNA – Adanya pemecatan dan pemberhentian para tenaga honorer dilingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna yang marak terjadi seminggu terakhir ini mendapat respon dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muna.

Salah satunya datang dari sekretaris Komisi I DPRD Muna, Moh. Iksanuddin Makmun. Iksanuddin mengaku mengetahui ihwal memilukan tersebut dari beberapa pemberitaan di media daring lokal.

Ia menilai Surat Keputusan (SK) pemecatan tenaga honorer merupakan bukti kepicikan jalan pikiran pimpinan dinas.

Bagaimana tidak, orang yang sudah mengabdikan diri sendiri selama beberapa tahun dengan penghasilan seadanya alias dibawah Upah Minimum Regional (UMR) tiba-tiba saja diberhentikan dengan alasan tidak jelas.

Bahkan, kabar yang beredar terdapat beberapa tenaga honorer yang telah mengabdi lebih dari 10 tahun ikut di “amputasi” hanya karena alasan arah politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Muna 9 Desember 2020 mendatang.

“Ini pimpinan honorer main pecat kerjanya urus politik atau menjalankan tugas pemerintahan. Kalau betul isu itu, maka ini bentuk pemimpin yang hilang rasa kemanusiaannya dalam kata lain hasrat politiknya mengalahkan rasa kemanusiaannya,” sindir Iksanuddin, Senin 5 Oktober 2020.

Menurutnya, ada yang aneh dengan pemecatan dan pemberhentian tersebut. Apalagi fenomena ini terjadi jelang pesta demokrasi di Muna. Sepekan lalu sejumlah honorer dari Satuan Polisi Pamong Praja (SaPol-PP) yang dipecat. Kemudian menyusul rekan-rekan honorer di instansi lainnya.

“Hari ini saya membaca berita, ada pasutri dari Dinas Lingkungan Hidup Muna juga ikut diberhentikan. Ada apa ini nanti menjelang Pilkada terjadi fenomena pemecatan honorer,” terang Iksan

Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, jika alasan pemecatan dikarenakan netralitas, maka hal itu tidaklah rasional. Sebab, pada pemberitaan di media dikabarkan salah satu kepala bidang di DPMD Muna mengampayekan salah satu paslon dan menggunakan fasilitas umum, namun terlihat adem-adem saja dan jauh dari kata sanksi.

“Kalau honorer yang dipecat tersebut mendukung salah satu calon, ya itu wajar saja dan mereka itu punya hak politik, kenapa harus kebakaran jenggot,” tambah Iksan.

Ia mengimbau para honorer yang telah diberhentikan dengan alasan yang tidak jelas, agar datang membuat pengaduan secara lisan atau tertulis di Kantor DPRD Muna.

Atas dasar aduan itu, Komisi I DPRD Muna bakal menggelar hearing dengan dinas yang telah melakukan pemecatan agar tidak menjadi bola liar.

“Kita ini menghadapi perhelatan Pilkada mari kita hadapi dengan riang gembira jangan membuat hal-hal yang bikin gaduh di masyarakat yang akan menggangu konduktifitas masyarakat Kabupaten Muna,” tutup Ketua Fraksi Gerindra DPRD Muna itu.

Penulis: Sudirman Behima
Editor: Yeni Marinda

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.